• Sabtu, 10 Desember 2022

Satu Kali Vaksin Sebaiknya di Rumah Saja, Dua Kali Vaksin Bisa Beraktivitas di Tempat Umum, Ini Aturannya

- Senin, 17 Januari 2022 | 08:34 WIB
Ilustrasi Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin dua kali untuk tidak menggunakan fasilitas publik (pexels-photo-8555264-Liliana Drew)
Ilustrasi Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin dua kali untuk tidak menggunakan fasilitas publik (pexels-photo-8555264-Liliana Drew)

 

VIEWS, JAKARTA - Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, membuat pemerintah mulai melakukan pembatasan. Salah satunya adalah memperketat syarat masuk warga ke fasilitas publik.

“Hanya yang sudah vaksin dua kali yang dapat beraktivitas di tempat publik. Oleh karena itu teman-teman yang masih ada berapa juta orang yang belum vaksinasi dua kali di Jawa-Balii supaya untuk melakukan ini,” ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, 16 Januari 2022.

Luhut memprediksi puncak gelombang varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang. Perkiraan ini melihat hasil pemantauan terhadap penyebaran varian Omicron di Afrika Selatan. Adapun Afrika Selatan merupakan tempat pertama kali varian anyar Covid-19 itu ditemukan.

Baca Juga: Negara yang Mewajibkan Pengunjung Wajib Vaksin Booster Jika ke Destinasi Wisata

Di Jawa dan Bali, peningkatan kasus Covid-19 sudah mulai terlihat. Beberapa waktu lalu, penambahan jumlah kasus positif virus corona varian Omicron sudah menyentuh 1.054 per hari meski kembali turun ke level 800.

Baca Juga: Inilah Lokasi dan Syarat dan Cara Daftar Vaksin Booster di Jakarta, Buat KTP DKI dan Non KTP DKI Jakarta

Luhut mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu sama-sama mengendalikan peningkatan gelombang penularan wabah untuk mencegah dampak yang lebih dalam. Dia menyebut harus ada penegakan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi, khususnya di daerah dengan tingkat capain vaksin dosis lengkap yang belum mencapai 70 persen.

Namun, Luhut memastikan pemerintah belum memikirkan opsi pengetatan pergerakan secara masif. “Untuk pengetatan mobilisasi, ini akan jadi opsi terakhir,” tutur Luhut.

Luhut juga mengimbau perkantoran untuk tidak mempekerjakan pegawai 100 persen di kantor dalam dua pekan ke depan. “Dilihat situasinya apakah bisa 75 persen (bekerja di kantor) dalam dua minggu ke depan. Ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing perusahaan,” ujar Luhut.****

Halaman:

Editor: Mauliana Noor

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Inilah Delapan Negara yang Sudah Bebas dari Covid 19

Rabu, 23 Februari 2022 | 18:59 WIB

Terpopuler

X